JAKARTA TIMUR, Praktik dugaan penyalahgunaan beras subsidi pemerintah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terungkap di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (30/10). 

Berdasarkan informasi yang dilansir laman resmi diunggah akun media sosial Kilas Depok dengan mencantumkan sumber Depok24jam, sebanyak 600 ton beras ditemukan di lokasi yang diduga menjadi tempat praktik pengemasan ulang beras subsidi. Bahkan, total beras yang diduga terlibat dalam praktik tersebut diperkirakan mencapai ribuan ton.

Modus yang diduga digunakan yakni membongkar beras SPHP dari kemasan aslinya yang dijual dengan harga sekitar Rp12.500 per kilogram. Selanjutnya, beras tersebut dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram.

Praktik tersebut apabila terbukti benar, berpotensi merugikan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program subsidi pangan pemerintah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam keras dugaan praktik ilegal tersebut. Ia mendorong aparat kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri asal-usul beras, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Pemerintah diharapkan tidak hanya berhenti pada pengungkapan lokasi penyimpanan, tetapi juga menelusuri jaringan distribusi dan pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan distribusi pangan bersubsidi.

Program SPHP sejatinya bertujuan menjaga stabilitas harga beras dan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Karena itu, apabila ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan.

Masyarakat juga berharap pemerintah memperketat pengawasan agar beras subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi.

(Ahm)